Gambar ilustrasi kekerasan oleh oknum aparat

Otentik NewsID - Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi pada relawan capres-cawapres Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali baru-baru ini (30/12/2023) harus menjadi suatu alarm penting bagi seluruh elemen masyarakat pada masa kampanye menjelang Pemilihan Umum 14 Februari yang semakin dekat.

Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo membenarkan peristiwa relawan Ganjar-Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Ada tujuh relawan yang diduga dianiaya dalam kejadian itu.

"Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408/Sbh. Perlu diketahui sampai saat ini Denpom IV/Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum," kata Wiweko didampingi Danyonif 408/SBH Letkol (Inf) Slamet Hardiyanto dalam konferensi pers di Makodim 0724/Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (31/11/2023).

Dalam peristiwa Boyolali tersebut, aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah pendukung pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu tujuh orang jadi korban. Dua orang mengalami luka berat dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oknum tentara di depan markas Batalyon Infanteri Raider 408/SBH Kompi Senapan B Boyolali, Jawa Tengah.

Tentunya, peristiwa penganiayaan ini menunjukkan eskalasi yang sangat memprihatinkan dan semakin meruncingkan persaingan antar pendukung capres-cawapres.

Alih-alih menjadi pelindung bagi peserta kampanye dan pendukung capres, anggota TNI malah menjadi pelaku kekerasan terhadap pendukung Ganjar-Mahfud tersebut. Insiden ini juga dikhawatirkan bisa memicu prasangka ketidaknetralan TNI dalam pemilu kali ini. Sebab, salah satu calon presiden yakni Prabowo Subianto merupakan pensiunan TNI.

Bencana politik dan pengambilan sikap yang salah dari pihak-pihak terkait dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat terhadap demokrasi di negara ini. Kedudukan hukum dan tegaknya demokrasi merupakan dua hal yang sangat terkait erat dan mutlak sedapat mungkin dilindungi dan dijaga pada moment-moment krusial seperti masa kampanye.

Setidaknya sebagai masyarakat kita harus berpikiran terbuka, mengelola dengan cermat informasi yang diterima, dan menjaga agar kualitas diskusi politik yang dilakukan tidak merugikan siapapun terlebih dilandasi oleh nilai-nilai kesopanan dan menghormati pilihan yang berbeda. Memilih pemimpin haruslah menjadi suatu hal yang mempersatukan bangsa dan bukan menjadi sarana memecah belah atau menyebarkan kebencian antara sesama warga negara Indonesia.

KPU dan Bawaslu serta pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keamanan seluruh proses pencoblosan dari pemungutan suara hingga pengumuman hasil pemilu pada 14 Februari nanti. Bersama-sama mereka harus dipandang sebagai pihak yang akuntabel untuk menjaga demokrasi, kemanusiaan, dan kesejahteraan sebagai tanggung jawab konstitusional.

Mari kita sama-sama menjaga tegaknya demokrasi karena itu merupakan hak kita sebagai warga negara dan tanggung jawab kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. *** [[Iwa]]