Otentik NewsID, Bogor - Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengemukakan bahwa pengarusutamaan gender di Kota Bogor dikaitkan dengan perencanaan seluruh kegiatan pada perangkat daerah.

Pembangunan harus ramah terhadap perempuan dan anak-anak, baik secara fisik maupun nonfisik (dalam bentuk edukasi, desiminasi, brainstorming, atau pendekatan ideologis).

Hal ini disampaikannya dalam seminar dan sharing motivation yang diselenggarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor pada Sabtu (2/3/2024).

Melalui APBD Kota Bogor, sebesar Rp 325 miliar dialokasikan untuk konsistensi dan komitmen Kota Bogor dalam pembangunan berkelanjutan untuk pengarusutamaan gender, baik kegiatan fisik maupun nonfisik.

“Semua harus dilakukan assessment dan monitoring. Ada empat pilar dari pengarusutamaan gender yang menjadi indikator, agar dapat dilihat sejauh mana Wali Kota Bogor dan jajarannya memiliki komitmen dan konsistensi pada hal tersebut,” kata Bima Arya.

Bima Arya, saat menyampaikan sambutan (Foto: Pemkot Bogor)

Keempat pilar tersebut di antaranya adalah akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Akses dimaksudkan untuk memastikan tidak ada perbedaan akses perempuan ke dalam berbagai kegiatan di Kota Bogor baik dalam pendidikan, di daftar pekerjaan, dalam open bidding jabatan kepala dinas, dalam kontes kecantikan, ataupun di lain-lain. Dalam hal ini, perempuan harus diberikan kesempatan dan akses yang sama.

Kontrol adalah jaminan dan komitmen yang memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kontrol penuh terhadap hal dan nasib dirinya selama menjalankan tugasnya. Sebagai contohnya, kepala dinas PUPR saat menjalankan tugas harus didasarkan pada kinerja, bukan dipengaruhi oleh kepentingan lain berdasarkan perbedaan gender.

Partisipasi dimaksudkan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam kualitas dan kuantitas yang sama dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Semua orang harus diberikan kesempatan yang sama dan tidak dihalangi oleh kuota tertentu.

Manfaat adalah pilar terakhir dari pengarusutamaan gender. Dalam hal ini harus dipilih yang tepat dan berdampak bagi perempuan, sejauh mana kebijakan negara dan pemerintah berdampak bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan perempuan atau yang lebih spesifik dalam pengarusutamaan gender.

Ketika tidak adanya dampak dan manfaat, maka bertentangan dengan keempat pilar tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit terkait komitmen pemerintah untuk pengarusutamaan gender melalui keempat pilar tersebut.

Selama memimpin Kota Bogor 10 tahun, Bima Arya mengaku telah menerapkan keempat pilar pengarusutamaan gender dan mengikuti evaluasi terkait dampak bagi perempuan.

Dalam hal ini, pemilihan jabatan harus berdasarkan rekam jejak, kinerja, kiprah, atau karakter yang pantas menjadi kepala perangkat daerah, dan bukan didasarkan pada perbedaan kesetaraan gender.

Menurutnya, perempuan memiliki kelebihan dalam penguasaan yang lebih detail setiap persoalan ketika yang lain tidak memahaminya, dalam empati, dan keberpihakan.

"Perempuan lebih dapat berpihak kepada yang terpinggirkan, inilah dua keunggulan dari para perempuan hebat," katanya. (Iwa)